Senin, 13 Juni 2011


Perubahan Ekologi Pertanian: dari Revolusi Hijau ke System of Rice Intensification

Oleh : Rina Mardiana dan Soeryo Adiwibowo

Sejak 1960an kebijakan pertanian yang dilancarkan pemerintah lebih mengarah pada sistem pertanian pangan. Dalam hal ini, Revolusi Hijau adalah contoh kasus yang sering dibahas dan dikritik oleh banyak kalangan. Revolusi Hijau merupakan program yang mengintensifkan penggunaan bibit varietas unggul, pestisida, pupuk kimia dan jaringan irigasi.
Revolusi hijau mampu mencapai tujuan makro, namun pada tingkat mikro telah menimbulkan berbagai masalah , yakni dari aspek ekologis, sosial-ekonomi dan budaya.
Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai kerentanan di sektor pertanian. Pada aspek ekologis telah terjadi uniformitas bibit padi akibat pendekatan monokultur, sehingga terjadi kerentanan terhadap berbagai hama, pola tanam, olah tanam, dan waktu tanam dari berbagai tanaman lokal. Dari aspek sosial-ekonomi terjadi pengikisan berbagai pengetahuan lokal di bidang pertanian. Hal-hal ini pulalah yang menjadi indikator hingga akhirnya Revolusi Hijau dinyatakan gagal.
Revolusi Biru yaitu penyeragaman satu jenis perikanan, dalam hal ini udang yang disebar dalam tambak dengan input tinggi berupa pestisida, antibiotic, dan pakan buatan. Pada pertengahan tahun 1990, tambak udang menghadapi epidemic virus udang yang mengakibatkan hampir 100%  kematian udang.
Ada 2 hal yang penting yang berkaitan dengan intensifikasi dan monokultur budaya ini. Pertama, penggunaan pestisida terus menerus dapat menimbulkan kekebalan. Yang kedua, faktor krisis pertanian adalah penyeragaman jenis pangan pokok Indonesia yaitu beras. Sehingga menyisihkan potensi sumber daya yang lain.
Pemerintah dan lembaga penelitian mengabaikan kajian, pengembangan, dan perlindungan sistem pertanian dan pangan lokal. Dengan kata lain, seluruh perangkat kebijakan dan insentif ekonomi di bidang pertanian diarahkan pada pertanian intensif dan monokultur. Masalah utama dalam dunia pertanian kita sekarang adalah konversi lahan pertanian menjadi pemukiman, padahal sebagian besar lahan yang dikonversi adalah lahan subur. Setelah itu pemerintah justru mencetak sawah baru di luar jawa, dimana sarana dan prasarana pertanian serta kesuburan tanahnya kurang baik. Perlu disadari bahwa krisis pertanian pangan tidak bisa diatasi dengan mencetak sawah. Pilihan kebijakan yang lebih baik adalah mengurangi konversi lahan produktif.
Kenyataan yang ada menunjukkan di Eropa dan Negara maju lainnya, petani mendapat dukungan dan subsidi dari pemerintah, sedangkan petani di Indonesia justru merupakan kelompok yang tidak bisa memperoleh hak sosial-ekonominya sebagai warga Negara. Ketika produsen pangan adalah manusia-manusia termiskin di sebuah Negara, maka ancaman ketahanan pangan di Negara itu menjadi semakin terbuka lebar Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas petani, maka diperkenalkanlah teknologi bedasarkan permasalahan  yang dialami petani, salah satu teknologi itu adalah Sistem Intensifikasi Padi (System Of Rice Intensification). Metode SRI ini merupakan sebuah teknologi berkelanjutan yang menguntungkan petani karena memberikan hasil produksi lebih tinggi dan juga memberikan keuntungan bagi lingkungan hidup di sekitarnya melalui perbaikan mutu tanah.
Teknik yang digunakan dalam SRI adalah dengan memperlebar jarak tanam sehingga penyerapan unsur hara oleh akar merata kepada seluruh tanaman. Sinar matahari juga bisa masuk dengan leluasa di sela-sela tanaman sehingga pertumbuhan menjadi lebih baik. Selain itu, dengan pengaturan jarak tanam yang lebih ranggang, serangan hama penyakit menjadi semakin berkurang.
Pada tahun 2004, dimana secara internasional dan nasional dideklarasikan sebagai tahun beras, semakin banyak petani kecil di Indonesia yang mulai menerapkan SRI, sebagai cara yang cukup revolusioner dalam bercocok tanam padi.

0 comments:

Poskan Komentar