Sosum bab 8

TERJADINYA PEMUSATAN KEKUASAAN

Catatan untuk Bachrun Martosukarto

Oleh  : Sulardi

          Dari tulisan berjudul Upaya Menghindari Pemusatan Kekuasaan yang terbit pada hari jumat 24 April 1998, terlihat bahwa perjalanan negara bangsa ini mengarah pada suatu negara otoriter dengan pemusatan kekuasaan pada presiden. Sementara pada bagian akhir dikatakan bahwa jalan keluar dari pemusatan kekuasaan yang kini terjadi

dengan mengajurkan agar lembaga-lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara harus diletakkan dalam proporsi sebenarnya, atau memerankan lembaga-lembaga negara seperti yang diamanatkan UUD 1945. Terjadinya pemusatan kekuasaan berpangkal pada demokratisasi yang tidak berjalan, disamping itu sejarah telah membuktikan bahwa dalam perjalanan negara ini dengan sudah munculnya ketentuan ketatanegaraan yang secara yuridis menyimpang dari ketentuan konstitusi.

            Penyimpangan konstitusi pada masa Soekarno berakhir dengan ditumpasnya G30S/PKI. Sejak tu tatanan negara ini berada di bawah panji Ord Baru yang akan melaksanakan UUD secara murni dan konsekuen. Namun, demokrasi yang dipraktikan masih terbatas pada level demokrasi formal, yakni dilakukan oleh DPR sebagai wakil rakyat, namun masih banyak komponen rakyat yang secara material belum tertampung di DPR. Ketik afokus pembangunan ekonomi jatuh pada pilihan pertumbuhan, maka dibutuhkan stabilitas nasional yang mapan. Dengan demikian muncul sebuah doktrin bahwa apa yang dikatakan pemerintah adalah sesuatu yang harus benar. Karenanya DPR menjadi “gagap” dalam menyuarakan hati rakyat.

            Di sisi lain, ketika pertumbuhan ekonomi membaik pemerintah tidak segera mengalihkan kemudi pembangunan ekonomi ke arah pemerataan. Hal ini menyebabkan terjadinya krisi moneter. Selain itu, kesalahan persepsi dalam menyikapi kata “mandataris” untuk presiden menjadi semacam bumerang bagi MPR. Jabatan presiden diterjemahkan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kondisi itu diperparah dengan komposisi DPR yang tidak mencerminkan struktur masyarakatnya. Akhirnya terjadilah sentralisasi kekuasaan ditangan presiden.

            Oleh karenanya, problem ini sebaiknya diatasi langsung oleh pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan. Karena jika yang bertindak adalah yang berkuasa, pastilah jalan akan terasa lapang. Sebaliknya, bila penguasa masih saja bergeming maka yang ditempuh adalah reformasi damai yang kini dehembuskan.

ANTARA ORLA DAN ORBA

Oleh  : Panji Sembiring

            Pengertian orde lama adalah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara zaman presiden Soekarno. Sedangkan Orde baru, yang berusaha mengoreksi orde lama adalah zaman kepemimpinan soeharto. Pada dua kali pergantian orde tersebut terjadi pertumpahan darah baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejarah yang dibuat kemarin dan hari ini adalah sejarah yang terus berulang.

Persamaannya

            Mahasiswa pada awalnya bergerak mengadakan aksi atas nama moral. Apa yang tidak baik diserang, minta diperbaiki. Arah politik kemudian menjadi menonjol. Semua sistem yang diberlakukan agar diperbaiki secara mendasar. Namun, aksi mahasiswa tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak mahasiswa.

 Kedua demo yang terjadi pada kedua era tampuk kepemimpinan itu disebabkan oleh parpol yang pongah dan presiden yang sangat berkuasa. Penyebab keduanya berkuasa dan menjadi tempat bergantungnya berbagai kekuatan karena hukum yang belum benar tidak dilaksanakan dengan benar pula.

            Nasakom merajalela dengan peran parpol agama yang dipinggiran. PNI dan PKI malang melintang. Lima tahun kemudian Golkar juga mulai malang melintang yang diperpanjangnya selama 25 tahun lebih.

Perbedaannya

            Pada demo 1966 militer ada yang pro ada pula yang kontra. Letjen Soeharto berada di pihak demonstran, bersama jendral yang lain, terutama Kemal Idris, Umar Wirahadih Kusumah, Sarwo Edy, dan HR. Darsono. RPKAD(kini kopasus) pada pergantian Orla adalah kekuatan utama yang luar biasa. Sementara KKO AL(kini marinir) berada di pihak pemerintah(Bung Karno).

            Pada awal Orba, makin lama hubungan pendemo dan ABRI makin erat. Ada yang mengatakan hubungan itu berupa partnerships tapi ada pula yang menyebutkan tunggang menunggangi. Selain itu, terus terang media massa kali ini juga sangat membantu pendemo. Pada tahun 1966 tidak ada korban lebih banyak. Melihat mahasiswa Universitas Indonesia yang masih suka mengkritik pemerintahan Soeharto dan Golkarnya. Agar mahasiswa UI tidak selalu membuat “ribut”, maka mereka di masa depan harus dijauhkan dari tempat kekuasaan.

            Presiden Soeharto mundur hanya melalui satu langkah besar. Dia diturunkan setelah mehasiswa dan pimpinan DPR mengultimatum agar wakil-wakil rakyat segera mengadakan sidang. Peristiwa tragis sejarah yang berulang sebenarnya dapat “dicegah”. Semacam hukum karma dapat tiba. Namun, manakala manusia pelaku sejarahnya berhati-hati dan sadar akan sejarah dia akan terhindarkan untuk mengulang.

SIMPANG DAN TRADISI PERLAWANAN

Oleh  : Anwar Hudijono

Acap kali mendengar daerah Sampang (Madura), orang luar mengasosiasikan dengan sosok masyarakat yang sifatnya  kaku dan keras. Seperti yang terjadi pada tahun1993. Ketika masyarakat petani miskin bertelanjang kaki, bermata nanar, tanpa rasa getar menyongsong terjangan peluru aparat militer untuk mempertahankan mertabat dan hak-hak mereka atas tanah yang akan dijadikan waduk. Bukan itu saja, pada tahun1997 masyarakat bergolak menentang hasil pemilu karena dinilai tidak adil untuk memenangkan partai penguasa. Peristiwa ini dicatat sebagai cikal bakal penting perjuangan demokrasi di Indonesia. Sampang yang memberikan ilham masyarakat lain bahwa kalau membangun demokrasi jangan Cuma bicara teori tapi harus melalui action melawan rezim otoritarian.

Untuk itulah, ketika ada gelagat pemerintah pusat hendak menganulir Fadhilah Budiono yang terpilih menjadi Bupati Sampang periode 2000-2005 lantaran diprotes PKB, kata Farid masyarakat melawan. Perlawanan merupakan ornamen kultural Sampang. Pada Pemilu 1992 pemerintah militer dan Golkar berpadu merealisasi program “Golkarkan Sampang”. Pada Pemilu 1997, giliran PPP yang mengobarkan semangat “Rebut kembali Sampang”. Sebaliknya Golkar berteriak “Pertahankan Sampang”. Sampai rezim Orba runtuh, Sampang merupakan daerah yang sulit “ditaklukan”