Minggu, 01 Januari 2012



TERJADINYA PEMUSATAN KEKUASAAN
Catatan untuk Bachrudin Martosukarto
Oleh Sulardi

                Telah lama bangsa Indonesia menjalani kehidupan politik yang otoriter dengan pemusatan kekuasaan pada presiden. Hal ini dimulai dari zaman kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Pemusatan kekuasaan ini terjadi akibat tidak berjalannya demokratisasi.
Hal ini terlihat dari penyusunan konstitusi yang cenderung menitikberatkan segala kekuasaan pada presiden.
                Salah satu contoh dari penyimpangan  ini adalah dengan adanya maklumat Presiden No 1 tahun 1946 yang menjadi landasan bagi presiden untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan sepenuhnya. Yang lebih parah lagi adalah dengan adanya TAP MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dua contoh tersebut menunjukkan adanya kerakusan presiden terhadap kekuasaan pemerintahan Indonesia. Namun akhirnya penyimpangan ini diakhiri dengan ditumpasnya G30S/PKI.
                Kemudian pemerintahan Indonesia pun diganti dengan pemerintahan Orde Baru, yang sebenarnya tidak lebih demokratis daripada Orde Lama. Pada masa ini terjadi doktrin bahwa apa yang dikatakan pemerintah adalah selalu benar adanya. Karenanya, DPR pun, yang seharusnya mampu menyalurkan aspirasi rakyat, dijadikan sebagai sebuah badan yang ompong. Maka, kekuasaan presiden pun semakin besar. Setelah itu, presiden pun mulai “meranjah” kekuasaan MPR. Presiden, yang seharusnya “seolah-olah” menjadi mandataris MPR, malah benar-benar menjadi mandataris MPR. Alhasil, kedaulatan MPR pun diambil alih oleh presiden.
                Jalan keluar yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan reformasi politik. Caranya yaitu dengan mencabut undang-undang yang jelas-jelas menghambat jalannya demokratisasi dan cenderung memusatkan kekuasaan pada presiden. Namun, untuk dapat merealisasikannya, diperlukan kemauan dan usaha yang gigih dari penguasa negeri ini untuk benar-benar melakukan perubahan.


PENGGULINGAN KEKUASAAN: ANTARA ORLA DAN ORBA
Oleh Panji Semirang

                Pengertian Orde Lama (Orla) adalah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa Soekarno. Namun, kemudian tatanan Orde Lama ini diganti dengan tatanan pemerintahan yang lebih baru, yaitu tatanan Orde Baru (Orba). Dalam pergantian dari Orla ke Orba ini terjadi pertumbahan darah.yang dilakukan oleh PKI. Namun, ternyata Orba masih saja belum sesuai dengan konsep demokrasi yang diinginkan rakyat. Untuk itulah, pada tahun 1998 terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia untuk menuntut perubahan menuju pemerintahan reformasi. Dalam proses pergantian Orba ke reformasi ini juga terjadi pertumpahan darah yang dialami oleh para mahasiswa dari Universitas Trisakti.
                Terdapat persamaan dalam dua proses pergantian kekuasaan ini, yaitu keduanya terjadi akibat adanya rasa tidak suka terhadap presiden yang diangap terlalu berkuasa. Sedangkan perbedaanya, yang pertama adalah pada pergantian Orla menuju Orba marinir ada bersama para pendemo, namun pada pergantian Orba menuju reformasi militer tidak berdiri untuk mendukung para pendemo. Yang kedua, pada demo 1998 media massa sangat berperan dalam menyebarkan berita saat demo berlangsung, suatu hal yang tidak dapat ditemukan pada demo pergantian Orla. Yang terakhir, perbedaannya terletak pada jumlah korban. Terdapat banyak bukti bahwa pada demo 1998 terjadi penculikan, penembakan, dan kerusuhan, sehingga jumlah korban jiwa jauh lebih banyak daripada saat pergantian Orla.


SAMPANG DAN TRADISI PERLAWANAN
Oleh Anwar Hudijono

                Masyarakat Sampang (Madura) telah dikenal sebagai sosok masyarakat yang kaku dan keras. Mereka menjadi terkenal karena aksi-aksi heroik mereka dalam menentang kezaliman pemerintah. Contohnya adalah aksi mereka pada tahun 1993, ketika para petani miskin maju menerjang peluru aparat militer untuk memperjuangkan hak-hak dan martabat mereka atas tanah yang akan dijadikan waduk. Peristiwa tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tragedi Nipah.
                Kisah heroik mereka tidak sampai situ saja. Pada tahun 1997 masyarakat Sampang bergolak menentang hasil pemilu karena dinilai tidak jujur dan tidak adil, penuh kecurangan dan rekayasa untuk memenangkan Golkar, partainya para penguasa.
                Rupanya perlawanan sepertinya memang sudah menjadi ornamen kultural masyarakat Sampang sejak lama. Ketika marak terjadi penggarapan partai-partai politik untuk memenangkan Golkar dalam pemilu 1971, Sampang dijadikan sebagai basis Nahdlatul Ulama (NU) dalam melakukan perlawanan terhadap Golkar. Usaha itu membuahkan hasil. Akhirnya NU mendapatkan kursi lebih banyak daripada Golkar.
                Sampai rezim Orde Baru runtuh, Sampang dikenal sebagai daerah yang sulit “ditaklukkan”. Mereka mampu dan mau melawan rezim pemerintah dengan semangat dan stamina yang sangat tinggi. Hal ini mungkin saja terjadi karena mereka mewarisi tradisi perlawanan yang terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang.

Analisis Bacaan
1.   Perbedaan antara kekuasaan dan wewenang
a.   Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Contoh:
-     Pada bacaan 1 dan 2, yaitu kekuasaan presiden dalam pemerintahan Indonesia.
-     Pada bacaan 3, yaitu PPP yang mempunyai kekuasaan di Sampang.
b.  Sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau pengakuan dari masyarakat. Contoh:
-     Pada bacaan 1, wewenang Soekarno dalam membuat maklumat.
-     Pada bacaan 2, wewenang MPR dalam Sidang Istimewa MPRS tahun 1967 yang menurunkan presiden Soekarno.
-     Bacaan 3, Mendagri Surjadi Soedirdja menerbitkan surat keputusan mengesahkan Fadhilah.

2.   Saluran-saluran kekuasaan yang digunakan
a.   Pada bacaan 1, yaitu saluran politik, contohnya adalah presiden yang memegang kekuasaan dalam mengatur undang-undang. Selain itu ada juga saluran ideologi yaitu pada zaman Orba diberikan doktrin bahwa pemerintah selalu benar.
b.  Pada bacaan 2, yaitu saluran militer, terbukti bahwa pemerintahan Orla menggunakan cara militer dalam menghadapi pendemo. Terdapat saluran ideologi, yaitu dengan disebarkannya paham nasakom. Ada pula saluran politik, contohnya Suharto yang sekaligus menjabat sebagaiketua Dewan Pembina Golkar menjadi raja diraja.
c.   Pada bacaan 3, yaitu saluran militer, dimana pemerintah menggunakan cara militer untuk merebut tanah warga Sampang.

3.   Model kekuasaan yang digunakan dalam bacaan 1 adalah negara dikuasai oleh golongan elite penguasa. Pada bacaan 2 bersifat polimorfik, dan bacaan 3 adalah model dialektik kelas sosial.

4.   Unsur kekuasaan, pada bacaan 1 adalah rasa takut, yaitu rakyat tunduk kepada pemerintahan Orba karena adanya perasaan takut terhadap Soeharto. Pada bacaan 2 yaitu rasa takut, yaitu turunnya Soeharto karena takut kepada mahasiswa. Sedangkan pada bacaan 3 yaitu rasa kepercayaan, masyarakat Sampang tunduk kepada Fadhilah karena rasa percaya mereka terhadapnya.

5.   Tipe wewenang , pada bacaan 1 dan 2 adalah wewenang legal, sebab wewenang Soekarno dan Suharto disandarkan pada undang-undang. Pada bacaan 3 yaitu wewenang kharismatis, KH Alawy Muhammad yang selalu membela masyarakat, menjadi sangat berpengaruh dalam masyarakat.

0 comments:

Poskan Komentar