TERJADINYA PEMUSATAN KEKUASAAN

TERJADINYA PEMUSATAN KEKUASAAN

Catatan untuk Bachrun Martosukarto

Oleh : Sulardi

            Sejak kemerdekaan bangsa ini masih terengah-engah untuk menciptakan bangunan hukum yang kokoh dan demokratis. Hal ini terbukti dengan belum terciptanya suasana yang demokratis, sehingga menyebabkan terjadinya pemusatan kekuasaan yang cenderung mengarah pada semakin besarnya kekuasaan presiden berdasarkan peraturan perunda

ngan. Misalnya, maklumat presiden No 1 tahun 1946 yang menjadi landasan bagi presiden untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah sepenuh-penuhnya. Selain itu, saat itu muncul TAP MPRS yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Inilah awal pemusatan kekuasaan pada waktu itu.

Penyimpangan konstitusi pada saat itu berakhir dengan ditumpasnya G 30 S/PKI. Sejak itu tatanan Negara dalam melaksanakan UUD lebih murni dan konsekuen di bawah panji Orde Baru. Namun pembentukan Undang-Undang belum mencerminkan demokrasi. Demokrasi yang dipraktikan masih terbatas pada level demokrasi formal. Munculnya paket Undang-Undang Politik juga menyebabkan belum terciptanya Undang-Undang secara demokratis.

Pada awal Orde Baru juga telah dirancang pembangunan untuk masa depan. Pilihan utamanya yaitu pembangunan sektor ekonomi dengan titik berat pada pertumbuhan, sehingga pilihan itu harus didukung oleh situasi politik yang stabil. Untuk itu harus ada yang berkuasa dan harus ada lembaga yang terbelenggu. Namun ketika pertumbuhan ekonomi sudah membaik pemerintah tidak segera mengalihkan pada pemerataan ekonomi. Selain itu juga terjadi penafsiran kata mandataris pada UUD seolah-olah presiden sebagai pemegang kedaulatan rakyat, serta memberikan peluang presiden dalam mendominasi pembuatan undang-undang. Hal tersebut menyebabkan terciptanya undang-undang pemusatan kekuasaan.

            Terjadinya pemusatan kekuasaan ini harus ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang harus dilakukan adalah dengan melakukan reformasi politik dengan cara mencabut undang-undang yang isinya menghambat demokratisasi dan pemerintahan yang terpusat pada Presiden. Selain itu, dicabutnya undang-undang paket politik. Semuanya hanya dapat diatasi dengan adanya kehendak pemegang kekuasaan untuk melakukan perubahan.

PENGGULINGAN KEKUASAAN

ANTARA ORLA DAN ORBA

Oleh : Panji Semirang

            Orde lama adalah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara zaman presiden Soekarno. Sedangkan Orde Baru adalah suatu tatanan yang mengantikan Orde lama. Pada penggantian orde tersebut terjadi pertumpahan darah, yaitu pada pergantian orde lama terjadi pertumpahan darah yang dilakukan oleh PKI yang kemudian terjadi balas dendam yang cukup dahsyat, mereka yang berada di orde baru sebagian adalah mereka yang berada di orde lama. Terjadi pertumpahan darah dalam pergantian orde baru yang dilakukan oleh orang-orang bersenjata terhadap pendemo di Universitas Trisakti, dua hari kemudian terjadi kerusuhan yang sangat dahsyat yang menewaskan lebih dari 1000 orang.

            Persamaan antara orde lama dan orde baru adalah kobaran aksi demo lebih dipicu dengan mengorbankan jiwa pendemo, jatuhnya korban di Universitas Trisakti memicu percepatan aksi reformasi selanjutnya. Penyebab keduanya berkuasa dan menjadi tempat bergantungnya berbagai kekuatan karena hukum yang belum benar. Nasakom merajalela dengan peran parpol agama yang ada di pinggiran. PNI dan PKI malang melintang. Lima tahun kemudian Golkar juga malang melintang selam 25 tahun.

            Perbedaannya adalah pada awal orde baru makin lama hubungan pendemo dengan ABRI makin erat. Pada demo 1998, militer berdiri pada jalur undang-undang, tidak ada yang langsung mendukung demo. Kericuhan pada masa orde lama peran media tidak terlalu penting membantu karena pada saat itu belum ada televisi swasta sedangkan pada masa orde baru telah ada televisi swasta yang membantu dalam proses orde baru tersebut.

            Presiden Soekarno mundur melalui dua proses. Proses pertama menyerahkan semacam surat Perintah 11 Maret. Proses kedua partai-partai Islam di DPR mengeluarkan pernyataan agar presiden Soekarno turun. Presiden Soeharto diturunkan setelah mahasiswa dan pimpinan DPR mengultimatumkan agar wakil-wakil rakyat segera mengadakn sidang, dan akhirnya presiden Soeharto mundur dan di gantikan oleh BJ Habibie.

SAMPANG DAN TRADISI PERLAWANAN

Oleh : Anwar Hudijono

           

            Sering kita mendengar Sampang (Madura), orang luar mengasosiasikan dengan masyarakat yang sifatnya kaku dan keras. Masyarakat yang hidup di daerah tandus, berbukit-bukit, dalm deraan kemiskinan. Masyarakat yang memiliki tradisi heroik melakukan perlawanan kepada penguasa yang sewenang-wenang. Pada tahun 1993, banyak masyarakat yang tewas dalam penggusuran lahan mereka yang digunakan sebagai waduk, peristiwa tersebut dikenal dnegan sebutan tragedi Nipah. Nipah adalah suatu perjuangan terhadap agraria kepada kerakusan kekuasaan dan modal atas tanah. Sehingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya mengabadikan sebagai nama penghargaan untuk pejuang keadilan dan hak atas tanah yaitu Nipah Award.

Bukan itu saja pada tahun 1997 masyarakat bergolak menentang hasil pemilihan umum  karena tidak jujur dan tidak adil, penuh kecurangan dan rekayasa untuk memenangkjan partai penguasa yaitu Golkar. Amukan masa membuat kota itu porak poranda, yang akhirnya terjadi pencoblosan ulang.

            Ketika ada gelagatan pemerintah pusat hendak menggulirkan Fadhilah Budiono yang terpilih menjadi Bupati sampang periode 2000-20005 lantaran diprotes PKB, akhirnya ribuan masa melumpuhkan kota untuk menuntut Fadhilah disahkan dan dilantik. Perlawanan merupakan ornamen kultural Sampang. Sampang satu-satumya daerah yang belum pernah di-Golkar-kan.

Analisis bacaan

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang sendiri adalah kekuasaan yang ada pada seseorang dan mendapatkan pengakuan dari orang atau masyarakat.

Analisa	Bacaan 1	Bacaan 2	Bacaan 3
Model Kekuasaan	Pada bacaan ini sistem pemerintahan dijalankan secara otoriter dengan pemusatan kekuasaan yang ada pada presiden	Model dialektik adalah hal yang tergambar pada bacaan 2 ini. Dimana Negara biasanya melayani kepentingan kelas sosial dominan yang biasanya berkuasa.	Model yang terjadi pada bacaan ini adalah model poliformik karena wewenang pengambilan keputusan masalah berbeda dipegang oleh beberapa orang
Saluran Kekuasaan	a. Saluran politik   Penyusunan perundangan yang cenderung mengarah pada semakin besarnya kekuasaan presiden, dengan munculnya TAP MPRS dengan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. b. Saluran ekonomi     Pengutamaan pada perkembangan, pemerataan dan pertumbuhan c. Saluran ideologi     Adanya paham nasakom yag muncul dan doktrin bahwa apa yang dikatakan pemerintah adalah sesuatu yang benar.	a. Saluran militer     Para demonstran dihadang oleh pasukan militer dengan persenjataan lengkap. b. Saluran ekonomi     Demo yang terjadi di tahun 1996 membuat rupiah mengalami inflasi sehingga nilai Rp 1000 dikebiri menjadi hanya Rp 1 dan disusul harga kenaikan BBM c. Saluran ideologi     Lebih mirip seperti bacaan pertama karena pemerintah ORBA cenderung menyatakan bahwa pemerintah adalah benar dalam pengambilan keputusan.	a. Saluran Militer     Terjadi pada tragedi Nipah di Sampang yang menjadi perlawanan agrarian terhadap penguasa modal atas tanah. b. Saluran politik     1997 masyarakat berdemo menuntut hasil pemilu yang tidak jujur, curang, tidak adil dan penuh politik uang serta Pemilu 1997 Sampang menjadi basis perlawanan partai NU c. Saluran Ideologi     Pemerintah, militer, dan Golkar berpadu untuk merealisasikan program golkar pada pemilu 1992 d. Saluran tradisional     Saat pemilu 1982, Sampang menjadi pusat utama perlawanan pada golkar
Konsep Kepemimpinan	Presiden berperan sebagai penguasa Tunggal dan presiden bisa mengatur badan legislatif bahkan badan yudikatif. Semua ini karena adanya penyimpangan pada konstitusi	Presiden Soeharto yang memgang jabatan ganda selain presiden juga sebagai ketua Dewan Pembinaan Partai Golkar menjadi orang yang sangat disegani. Rakyat disini mejadi ujung tombak.	Masyarakat daerah sampang dituntut oleh pemerintah untuk mematuhi dan menjalankan perintah, karena bertindak sebagai orang yang dipimpin.